UU Covid-19: Keroyokan Judicial Review di MK

  • Whatsapp
UU Covid-19: Keroyokan Judicial Review di MK

Garisatu.com – Sejumlah organisasi non pemerintah (Ornop), peneliti dan pegiat advokasi kompak mengajukan judicial review terhadap Penerbitan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020 atau UU Covid-19) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon pengujian UU Covid-19 ini dilakukan oleh dua kelompok, yakni dalam perkara yang teregistrasi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020.

Kelompok Pemohon yang tergabung dalam permohonan perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yaitu Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Desiana Samosir, Muhammad Maulana, dan Syamsuddin Alimsyah.

Bacaan Lainnya

Sedangkan kelompok kedua, dalam perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 terdiri dari Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA).

Terhadap permohonan para pemohon tersebut, pada Kamis (18/6) MK mengelar sidang pengujian UU 2/2020 di ruang Sidang Pleno MK. Adapun agenda persidangan ialah pemeriksaan pendahuluan.

Sidang pleno kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto didampingi oleh masing-masing Hakim Konstiusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh.

Seperti persidangan MK terdahulu, dalam persidangan ini MK tetap menerapkan pola penjarakan fisik (physical distancing) demi mencegah dan memutus ranta persebaran virus Corona.

Lewat kuasa hukumnya, Violla Reininda para Pemohon perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 di dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 1 ayat (3); Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3; Pasal 3 ayat (2); Pasal 4 ayat (1) huruf b; Pasal 4 ayat (2), Pasal 6; Pasal 7; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3); serta Pasal 29 UU 2/2020 bertentangan dengan konstitusi.

Violla Reininda memaparkan terkait dengan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut, telah memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Dampaknya, mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dibuatnya untuk meningkatkan pendidikan kerakyatan.

Sedangkan para Pemohon dalam perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 mengajukan pengujian pengujian formil dan materiil terhadap keberlakuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2020.

Pasal 27 ayat (1)UU Covid-19 menyatakan, “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

Sedangkan Pasal 27 ayat (2)UU 2/2020 menyatakan, “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian Pasal 27 ayat (3)UU 2/2020 menyatan, “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.”

Pada kesempatan tersebut, para Pemohon yang diwakili Kurniawan Adi Nugroho menyatakan jika rumusan Pasal 27 UU Covid-19 menjadikan penguasa atau pejabat KKSK, OJK, BI, pejabat Kementerian Keuangan, menjadi kebal hukum.

Dimana para pihak yang dimaksud tidak dapat dituntut menurut hukum perdata, pidana, maupun PTUN karena dalih itikad baik dan bukan merupakan kerugian negara.

“Sehingga ketentuan norma ini menjadikan para pejabat tersebut menjadi manusia setengah dewa dan ini menciderai keadlan bagi seluruh rakyat Indonesai termasuk para Pemohon,” terang Kurniawan.

Berdasarkan uraian posita itu, kepada MK para pemohon menuntut Pasal 27; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Covid-19 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menanggapi dua permohonan tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan nasihat kepada para Pemohon.

Diantaranya meminta kepada para Pemohon untuk mengelaborasi permohonannya agar lebih jelas kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon akibat berlakunya UU Covid-19.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *