Tidak Taat Karantina, Denda 100Jt Atau 1 Tahun Penjara

  • Whatsapp
Tidak Taat Karantina, Denda 100Jt Atau 1 Tahun Penjara

Garisatu.com – Pemerintah terus mendapatkan pengajuan karantina wilayah yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan virus corona COVID-19 semakin menyebar luas.

Menurut Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PAN, Intan Fauzi, imbauan pemerintah tentang berdiam diri di rumah tidak cukup efektif. Jadi karantina wilayah perlu diterapkan untuk mendorong warga taat agar dapat mencegah penyebaran wabah secara ketat.

“Mengingat pelaksanaan imbauan di masyarakat tidak maksimal, menurut saya, sudah saatnya pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih tegas sebagaimana telah diatur UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 53-55 yaitu Karantina Wilayah,” tulis Intan dalam keterangannya, Minggu (29/3).

“Berbagai anjuran tidak ada gunanya selama masyarakat tidak taat. Apalagi, tidak ada sanksi tegas terhadap warga yang tidak taat,” tambah dia.

Menurutnya, harus ada konsekuensi yang mendampingi aturan karantina wilayah. Jika dilanggar, perlu diberi hukuman agar para warga tidak melanggar. Hal ini karena tanpa konsekuensi, imbauan pemerintah tidak didengarkan para warga.
Lalu Komisi IX tersebut menjelaskan undang-undang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur sanksi bagi mereka yang tidak taat terhadap karantina wilayah. Jadi yang melanggar dapat didenda paling banyak Rp 100jt.
Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PAN Intan Fauzi
Intan Fauzi, Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PAN
“Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 menyebutkan: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” tegas Intan.
Langkah Pemerintah pusat yang didukung Intan yakni penyiapan aturan turunan PP Karantina Wilayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 6 Tahun 2018 bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan PP sebelum memutuskan status karantina.
“Saya kira, tindakan represif menjadi alternatif terbaik untuk keselamatan rakyat, dengan prinsip dasar Salus Populi Suprema Lex, Keselamatan Rakyat adalah Hukum yang Tertinggi,” ujar dia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *