Terdakwa Rusuh Massa 22 Mei 2019, Perbaiki Permohonan Judicial Review KUHAP

  • Whatsapp
Terdakwa Rusuh Massa 22 Mei 2019, Perbaiki Permohonan Judicial Review KUHAP

Garisatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perbaikan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kamis (11/6) pagi.

Sidang panel atas perkara Nomor 26/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Azwarmi alias Armi, seorang terdakwa dalam kasus kerusuhan 22 Mei 2019 silam berlansung di Ruang Sidang Pleno MK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Dalam sidang dengan agenda mendengar perbaikan permohonan itu dipimpin oleh hakim konstitusi Manahan MP Sitompul dengan didampingi hakim konstitusi Wahiduddin Adams dan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota.

Kuasa hukum pemohon, Tonin Tachta Singarimbun mengaku telah memperbaiki permohonan sebagaimana nasihat hakim pada sidang terdahulu.

Tonin menguraikan butir-butir perbaikan permohonan menyangkut status pemohon yang semula terdakwa atau dalam tahanan saat ini pemohon sudah di luar tahanan sejak tanggal 23 Mei 2020 tetapi pemohon sudah di vonis 10 tahun.

Selain itu dirinci pula kerugian hak atau kewenangan konstitusional terkait norma Undang-Undang yang diajukan secara spesifik dan aktual atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial (dapat terjadi).

Kemudian pemohon dalam perbaikan ini menguraikan kausalitas antara kerugian hak dan atau kewenangan dengan Undang-Undang yang diajukan judicial review. Sementara itu Tonin mengungkap bahwa pihaknya pun mengubah konstruksi penulisan batu uji, dengan menguraikannya lebih rinci.

Sebagaimana telah diketahui, pada persidangan pendahuluan Rabu (13/5) lalu, Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusinya dengan berlakunya Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP.

Kuasa hukum terdakwa ketika itu menerangkan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman karena terbukti tanpa hak, menguasai dan membawa senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHAP secara tidak sah.

Lebih lanjut, pemohon telah dipidana dengan tidak berdasarkan surat dakwaan melainkan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Sedangkan dalam dakwaan, penuntut umum mendakwa pemohon karena memiliki senjata Mayer kaliber 22 mm dengan peluru kaliber 22 mm sebanyak 3 buah. Akan tetapi, dalam fakta persidangan, alat bukti yang dihadirkan berupa senjata Mayer buatan Jerman dengan peluru sebanyak 5 – 7 buah.

Oleh karena itu pemohon menganggap telah dirugikan atas hal tersebut. Padahal, pemohon seharusnya diadili berdasarkan surat dakwaan agar tidak melanggar Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Tonin yang mewakili pemohon berpendapat bahwa dalam pembuktian tidak boleh hanya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana alat bukti yang dipertimbangkan hakim dalam mempidana Pemohon diperoleh dalam proses penyidikan.

Sehingga, hal tersebut harus berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli dalam persidangan agar tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan hukum.

Menurut Tonin, hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli terdakwa bukan hanya berdasarkan 2 alat bukti yang dapat diperoleh dari JPU saja.

“Dan apabila JPU dan Terdakwa masing-masing mengajukan alat bukti yang sama kuatnya, maka pembuktian yang terkuat adalah yang mengajukan alat bukti yang lebih banyak agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945,” papar Tonin.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *