Sri Mulyani: Anies Lempar Tanggung Jawab Bansos 1,1 Juta KPM

  • Whatsapp
Sri Mulyani: Anies Lempar Tanggung Jawab Bansos 1,1 Juta KPM

Garisatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melempar tanggung jawab bansos untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DKI Jakarta ke pemerintah pusat karena tidak cukup anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Bacaan Lainnya

“Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu,” ungkap Ani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).

[irp posts=”4901″ name=”Tangani Imbas Corona 2020: BTN Dukung Kejagung Bagi Bansos!”]

Sri Mulyani Bakal “Langgar” UU?

Akhirnya pemerintah pusat terpaksa menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta KPM terdampak wabah COVID-19, membuat beban anggaran bansos pemerintah pusat bertambah.

“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” jelas dia.

Meski rincian penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini tidak dirinci, dipastikan bahwa dana yang diperlukan untuk perlindungan sosial mencapai Rp110 triliun.

“Kalau benar dari DKI akan di-cover pemerintah pusat, maka seharusnya tentu ada tambahan (anggaran) lagi untuk cover,” tambah Ani.

[irp posts=”4871″ name=”Akibat Corona: Penerbangan Gagal Untung Rp4.710 Trilliun”]

Sri Mulyani: Anies Lempar Tanggung Jawab Bansos 1,1 Juta KPM

Berdasarkan laporan dari Kementrian Sosial, pembagian bansos di Jabodetabek sudah mencapai 80 persen pada pekan ini.

“Pada pekan pertama kurang dari 10 persen, tapi data terakhir dari Kemensos implementasinya mendekati 80 persen. Presiden sampaikan sebelum lebaran, 100 persen sudah harus deliver,” kata Ani.

Pemerintah akan beri bansos kepada 1,2 juta KPM di Jakarta, dan 576 ribu keluarga di Bodetabek.

Bansos tersebut senilai Rp600 ribu per bulan untuk per keluarga, berlangsung selama tiga bulan mulai dari April sampai Juni 2020, sesuai estimasi akhir puncak wabah COVID-19 di Indonesia.

Sri Mulyani: Anies Lempar Tanggung Jawab Bansos 1,1 Juta KPM

Anies jelaskan Pemprov DKI Jakarta bukan tidak punya anggaran untuk penanganan dampak wabah COVID-19, tetapi terganggu di cash-flow nya.

Hal tersebut, diakibatkan oleh hambatan dari beberapa sumber dana.

“Kami berharap itu dicairkan. Jadi tantangan di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kami punya keleluasaan secara cash flow,” ungkap Anies.

Misalnya pengembalian kelebihan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov DKI sekitar Rp5,1 triliun dari Kementerian Keuangan yang belum diberikan karena menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Demi tuntaskan masalah anggaran, akhirnya Ani mengubah kebijakan dengan mempercepat pembayaran DBH 50 persen sebelum audit BPK keluar. Pada tengah April dana DBH DKI sudah dikembalikan Kementrian Keuangan sebesar Rp2,56 triliun.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *