SBY: Anggaran Corona Rawan Jadi Target Korupsi

  • Whatsapp
SBY: Anggaran Corona Rawan Jadi Target Korupsi
Garisatu.com – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mantan Presiden RI, memesan Joko Widodo (Jokowi) Presiden RI sekarang, untuk waspada saat menjalani ketentuan Perppu nomor 1 Tahun 2020.

Perppu itu meliputi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Maka itu, Pak SBY mengingatkan bahwa pembahasan anggaran penanganan corona adalah kewenangan pemerintah. Maksudnya, pembahasan tersebut tidak perlu didiskusi dan diputuskan secara bersama oleh Presiden (pemerintah) dan DPR RI.

Bacaan Lainnya

“Saya menyarankan pemerintah perlu berhati-hati. Pastikan aturan itu tidak bertentangan dan melanggar konstitusi negara. Jangan sampai pemerintah melakukan tindakan yang inkonstitusional. Kehatian-kehatian perlu juga dimiliki oleh DPR RI jika akhirnya membenarkan aturan ini dengan menyetujui Perppu No 1 Tahun 2020,” jelas Pak SBY dalam keterangannya, Rabu (8/4).

Sebetulnya, beliau tidak setuju jika pembahasan anggaran hanya dilakukan satu pihak saja. Hal ini beralasan ada kemungkinan tibul masalah seperti penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung-jawab.

Pak SBY berharap adanya sistem check and balances dengan melibatkan perwakilan dari lembaga lainnya.

“Jangan sampai kewenangan (power) untuk mengelola keuangan negara ini berada di satu tangan. Ingat power tends to corrupt”, dan “absolute power tends to corrupt absolutely”. Kekuasaan yang sangat besar sangat mungkin di salahgunakan,” tutur dia.

“Juga diingatkan bahwa “power must not go unchecked”, dan “power must be checked by another power”. Inilah yang mendasari prinsip “check and balances” di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” lanjut Pak SBY.

Menurutnya, pengelolaan keuangan negara sangatlah penting dan diperlukan.

Lanjut dia, unsur konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia, ialah menata kewenangan dan batas-batas kewenangan lembaga-lembaga negara atas pengaturan keuangan negara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *