Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

  • Whatsapp
Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja
Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

Garisatu.com – Respon dan klarifikasi Jokowi terkait pengesahan UU Cipta Kerja dalam akhirnya diutarkan pada keterangan pers dari Istana Bogor pada Jumat, 9 Oktober 2020 sore hari. Salah satu alasannya yakni untuk membuka lapangan kerja baru di Indonesia. 

Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

 “Mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja, pertama, setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja,” kata Jokowi.

Bacaan Lainnya

“Sehingga kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak,” ucap Presiden.

Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

Menurut respon Jokowi, jumlah pengangguran saat ini juga semakin banyak. Ditambah dengan pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat terdampak secara ekonomi.

“Di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta terdampak pandemi Covid-19,” kata Jokowi.

Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

Jokowi juga respon dan menjelaskan bahwa Indonesia saat ini didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. 

“Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya,” ujar Jokowi.

“Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran,” kata dia.

Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

Jokowi juga menganggap UU Cipta Kerja ini dapat memperbaiki jutaan pekerja di Indonesia. 

“Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020).

Jokowi mengatakan pada responnya, dalam UU Cipta Kerja banyak aturan yang menguntungkan para pekerja. Ia menyebut, UU itu mendapat penolakan karena disinformasi dan hoaks.

Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

Jokowi lalu memaparkan sejumlah disinformasi dan hoaks soal UU Cipta Kerja sekaligus menyampaikan bantahan, misalnya terkait penghapusan upah minimun provinsi, upah minimum kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi dihapus.

“Hal ini tidak benar. Faktanya upah minimum regional tetap ada,” kata Kepala Negara.

Lalu, soal upah minimum dihitung per jam, Jokowi juga menegaskan hal itu tak benar. Kemudian, kabar bahwa semua cuti dihapus, kata Jokowi itu juga tidak benar.

Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

“Hak cuti tetap ada dan dijamin,” ucap dia.

“Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada,” kata Jokowi. 

Namun, Jokowi tidak secara rinci menjelaskan perbandingan antara aturan di UU Ketenagakerjaan yang lama dengan UU yang baru disahkan.

Jokowi juga mempersilahkan masyarakat yang keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Respon Dan Klarifikasi Jokowi Terkait UU Cipta Kerja

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja, silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020).

Jokowi menegasakan bahwa melakukan uji materi ke MK atas suatu UU merupakan langkah yang sesuai sistem tata negara di Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *