Good News: Putusan MK Larang Leasing Eksekusi Sepihak

  • Whatsapp
Nasabah Menunggak Leasing Tidak Boleh Eksekusi Kendaraan Sepihak

Garisatu.com –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa penerima penerima hak fidusia atau kreditur dilarang melakukan eksekusi sepihak terhadap obyek jaminan fidusia. Obyek jaminan fidusia yang dimaksud di sini bisa berupa kendaraan atau rumah.

Hal tersebut termuat dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.  Putusan MK tersebut merupakan jawaban atas permohonan judicial review yang diajukan oleh Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi.

Keduanya merupakan pemohon judicial review atau permohonan pengujian Undang-undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Bacaan Lainnya

Para pemohon berpandangan bahwa pengambilan kendaraan yang masih dicicil melanggar konstitusi. Khususnya terhadap kendaraan yang masih mereka cicil. Yang ketika itu  diambil sepihak oleh perusahaan leasing tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ditambah lagi penyitaan kendaraan melibatkan pihak ketiga (baca: debt collector).

Sebagaimana diketahui bukan rahasia lagi, jika leasing sering menggunakan jasa debt collector untuk menarik obyek jaminan fidusia terhadap nasabah yang menunggak. Hal itu pula yang dialami kedua pasangan tersebut.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Demikian ucap Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan, Senin 6 Januari 2020.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *