Pilkada Serentak 2020 Sebuah Keniscayaan

  • Whatsapp
Pilkada Serentak 2020 Sebuah Keniscayaan

Garisatu.com – Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada Serentak Desember 2020 merupakan sebuah keniscayaan.

Hal itu diungkapkan pada diskusi webinar Indopolling Network bertajuk “ Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020” Jumat (5/6) malam.

“Pilkada serentak 2020 adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan sirkulasi kepemimpinan di daerah tetap berjalan. Meski demikian, KPU perlu mempersiapkan PKPU yang disesuaikan dengan protokol penanganan Covid – 19. Salah satu contohnya adalah teknis verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon independen. Mekanisme verifikasi ini betul-betul perlu dipertimbangkan”, ujar Wempy dalam paparannya.

Bacaan Lainnya

WhatsApp Image 2020 06 07 at 19.01.11

Selain itu, kondisi pandemi mengharuskan pasangan calon yang maju pilkada untuk memodifikasi strategi kampanye.

“Di Era pandemi ini perlu ada pendekatan model kampanye baru dengan mengoptimalkan teknologi. Sebaiknya calon mengefektifkan model kampanye door to door campaign untuk menyampaikan visi misi program calon kepada pemilih dengan tetap memperhatikan protocol covid. Kampanye terbuka dengan mendatangkan jumlah massa yang besar justru akan berpotensi menimbulkan kerawanan menjadi cluster baru covid”, pungkas Wempy.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat komisi II dengan Pemerintah, KPU dan Bawaslu telah menyetujui Pilkada serentak dilaksanakan pada Desember 2020 sesuai Perppu No 2 tahun 2020. Arief Wibowo, Anggota Komisi II DPR RI dalam paparan diskusi menyampaikan bahwa Pemilukada serentak 2020 mesti berjalan.

“Pemilukada harus dilanjutkan, karena pemerintahan tidak boleh berhenti untuk tetap bisa menjaga keselamatan rakyat. Tentu dengan tetap disiplin menerapkan protocol covid 19”, ungkap Arief.

WhatsApp Image 2020 06 07 at 19.01.13

Meski demikian Arief Wibowo menyoroti potensi turunnya partisipasi pemilih. “Walupun kemungkinan tingkat partisipasi pemilih akan merosot. Harapannya agar kita bisa melakukan pilkada seperti normal walaupun dalam keadaan tidak normal”, lanjut Arief yang sekaligus wasekjen PDI Perjuangan ini mengakhiri.

Anggota Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan berbeda.

“Dengan adanya wabah Covid 19, penyelenggaraan sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bagaimanapun kedaulatan rakyat tetap dilaksanakan dengan pertimbangan untuk menuju pemilu di 2024. Demokrasi tetap berjalan dengan protokol keselamatan dan kesehatan rakyat tetap terjaga. Pemanfaatan IT akan didorong untuk membantu keberlangsungan pilkada di tahun 2020. KPU sebagai penyelenggara akan fokus pada penyelenggarannya dan saat ini kami sedang mepersiapkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) nya”, tutur Wiarsa.

Anggota Bawaslu RI Rahmad Bagja menyampaikan temuan politisasi bansos di banyak daerah menjelang Pilkada serentak 2020.

“Kami menemukan politisasi bansos dengan modus penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban covid. Kasus ini terjadi di hampir 9 propinsi dan 23 kabupaten/kota. Yang menarik adalah upaya beberapa gubernur seperti surat edararan gubernur lampung dan jawa tengah yang membuat surat edaran yang meminta bupati dibawahnya tidak mempolitasi bansos. Kami mengapresiasi langkah itu. Kita berharap tidak ada politisasi bansos, tetapi kalaupun ada harus ditindak”, ungkap Rahmad Bagja.

WhatsApp Image 2020 06 07 at 19.01.14

Sementara itu Peneliti LIPI, Sri Nuryanti menyampaikan, banyak negara-negara lain yang bisa melaksanakan pemilu ditengah pandemi dengan tetap mengedepan protocol covid.

“Beberapa negara yang tetap melakasanakan pemilu diantaranya Korea Selatan, pemilu pendahuluan di USA, Israel, Perancis, Moldova, Jerman, Australia, Srilanka, Jepang, Rusia dan Australia”, sebut Sri Nuryanti.

Sri Nuryanti juga menyarankan agar dibuat payung hukum penyelenggaraan pemilu yang mengedepankan mitigasi bencana covid serta mempertimbangkan solusi kombinasi antara memperhatikan keselamatan rakyat dan penyelenggara dengan melindungi hak pilih warga negara.

“Pengembangan metode lain yang dimungkinkan meminimalkan penyebaran pandemi yang bisa dipertimbangkan adalah melalui pos atau e-election”, pungkasnya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *