Condong Berwatak Kolonial, RUU Cilaka Ditentang Fraksi Rakyat Indonesia

  • Whatsapp
Fraksi Rakyat Indonesia Omnibus Tolak Law RUU Cilaka

Garisatu.com – Puluhan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menentang Omnibus Law RUU Cilaka yang condong berwatak ‘kolonial. Aksi tersebut sebagai reaksi atas rencana pemerintah mengusulkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) ke DPR RI.

Fraksi Rakyat menilai RUU Cilaka merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial. Omnibus law serupa ‘karpet merah’ yang digelar untuk investor.

Pada konferensi pers di gedung YLBHI, Kamis (30/1/2020) Fraksi Rakyat mengungkap kekecewaannya terhadap proses pembentukan RUU Cilaka itu. Kelompok ini berargumentasi bahwa ada keganjilan dalam proses pengusulannya.

Bacaan Lainnya

Atleast, Fraksi Rakyat menilai jika keseluruhan proses sangat tertutup. tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha.

Di sisi lainnya, dari substansi RUU Cilaka menyamai watak pemerintah kolonial Hindia Belanda. Konsep sistem ketenagakerjaan dalam RUU Cilaka mirip kondisi perburuhan pada masa kolonial Hindia Belanda.

Sejarah mencatat bahwa di akhir abad ke-19, di bawah tekanan globalisasi dan perjanjian internasional, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan aturan Koeli Ordonantie.

Ketentuan tersebut diterbitkan demi menjamin pengusaha. Sehingga ada alasan untuk dapat mempekerjakan kuli perkebunan tembakau dengan upah sangat murah dan tanpa perlindungan.

Ketidakadilan aturan itu tercermin dari perlakuan terhadap kaum buruh. Para buruh diancam hukuman kerja paksa. Sebaliknya pengusaha yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi denda ringan.

Baca juga: HRWG Protes Penangkapan Jurnalis Mongabay

Tidak cukup sampai disitu rupanya. Konsep RUU Cilaka sama saja mengembalikan politik pertanahan nasional ke zaman kolonial. Lantaran semangatnya sama dengan ketentuan dalam Agrarische Wet 1870.

Kedua aturan tersebut sama-sama berambisi untuk mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyaknya buat investasi asing. Meskipun dilakukan dengan merampas hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal.

Formalisme hukum yang kuat dalam RUU Cilaka menghidupkan kembali semangat domein verklaring khas aturan kolonial. Masyarakat kehilangan hak partisipasi dan jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanah yang mereka kuasai.

Terlebih, guna memuluskan RUU Cilaka, Presiden Joko Widodo meminta kepada Kejaksaan RI dan memerintahkan aparat keamanan Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendukung dan mengantisipasi ancaman aturan ini.

Penggunaan alat negara seperti ini menyerupai kerja Kepolisian kolonial Hindia Belanda yang ditugaskan memata-matai, menangkap, dan menyiksa rakyat saat itu.

Menukil keterangan pers Fraksi Rakyat Indonesia. Bahwa kegagalan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakannya tidak perlu ditutupi. Apalagi dengan membuat regulasi baru.

Lagi pula, regulasi tersebut adalah pesanan yang akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik terhadap rakyatnya maupun kelestarian lingkungannya.

Baca juga: Setelah Tolak Usulan KY, DPR Setujui Hakim Agung dan Hakim ad hoc MA

12 Alasan Menolak Omnibus Law RUU Cilaka (#Cilaka12)

Omnibus
Perwakilan Fraksi Rakyat Indonesia menggelar jumpa pers di kantor YLBHI (30/1/2020)
  1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.
  2. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional
  3. Satgas omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan RUU omnibus law.
  4. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi.
  5. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.
  6. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.
  7. Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-made disaster), dan kerusakan lingkungan.
  8. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah upah minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing.
  9. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja.
  10. Pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah bagi industri sejalan dengan masifnya investasi.
  11. Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual.
  12. Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *