Usung Tema “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab”: MUI Gelar Kongres Umat Islam Indonesia Ke-7

  • Whatsapp
MUI Gelar Kongres Umat Islam Indonesia Ke 7

Garisatu.com – Mengusung tema “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab”, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7.

Kongres Umat Islam Indonesia kali ini akan berlangsung pada tanggal 26-29 Februari 2020. Kota Pangkal Pinang, provinsi Bangka Belitung dipilih sebagai tempat pelaksanaan KUII.

Ketua Panitia KUII Zaitun Rasmin dalam keterangan persnya menjelaskan jika kongres akan membahas beragam persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia. Adapun isu atau permasalahan dimaksud antara lain politik, keagamaan, media, ekonomi, dan pendidikan.

Bacaan Lainnya

Saat bersilaturahim dengan media di Jakarta Jumat (7/2), lebih lanjut Zaitun mengungkapkan, di bidang pendidikan, pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius.

Oleh karena itu bidang pendidikan menjadi bahasan pokok dalam rangkaian diskusi terpumpun pra kongres. Bukan tanpa alasan, mengingat cita-cita pendidikan dan kebudayaan dalam perspektif Islam dan Pancasila adalah pendidikan yang religius.

Pendidikan religius adalah sistem pendidikan yang tidak sekadar berorientasi pada tujuan kecerdasan dan keterampilan untuk bekerja yang bersifat pragmatis.

Melainkan yang dimaksud disini adalah menekankan pengembangan diri manusia yang memiliki nilai-nilai mulia baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Termasuk untuk kehidupan dunia dan akhirat, dengan kata lain untuk menjadi manusia yang insan kamil.

Baca juga: Din Syamsudin Sebut Pancasila Mengandung Nilai Islam

Kemudian KUII juga akan membahas peluang dan optimalisasi filantropi Islam. Merujuk data World Giving Index, 2019-2015 menempatkan Indonesia masuk menjadi 10 negara paling dermawan di dunia dalam lima tahun terakhir. Bahkan Indonesia sempat menjadi negara paling dermawan pada tahun 2018 jauh di atas negara-negara lainnya.

Penilaian kedermawanan ini dilihat dari aspek pemberian pertolongan kepada orang asing (stranger), tenaga kesukarelawanan, dan donasi berupa uang, barangdan atau jasa.

Sementara terkait persoalan keagamaan, Zaitun juga menyoroti kegagalan sebagian umat beragama dalam memahami pesan kemajuan dari ajaran agamanya. Ekspresinya adalah praktik al-ghuluw, yaitu berlebih-lebihan dalam tekstualisme dan rasionalisme.

Ada dua hal kegagalan memahami sumber ajaran Islam, yaitu tekstualisme (tasyaddud/tafrith), liberalisme (tasahul/ifrath), sekularisme dan sinkretisme.

Tekstualisme menyebabkan umat Islam berpikir sempit dalam memaknai Islam sehingga menjadi stagnan, fobia kemajuan dan perubahan, dan tertinggal derap zaman. Model tekstualisme agama inilah yang telah dipolitisasi, dikapitalisasi, dan diideologisasi.

Adapun yang melakukan itu bukan saja oleh oknum umat Islam namun juga oleh oknum lainnya. Sehingga kemudian memicu aksi ekstremisme dan terorisme berlatarbelakang pemahaman agama.

Padahal menjadi umatan wasatha (ummah wasathiyah). Ummah wasathiyah yang menjadi role model umat terbaik (Khaira Ummah) dalam segala aspek kehidupan.

Hal itu meliputi muamalah serta keharmonisan kehidupan dan menjadi pemimpin peradaban yang berlaku adil dan menengahi serta mengurai problematika manusia; semakin eratnya persaudaraan sesama umat Islam, menguatnya jiwa patriot dan bela negara dan muslim yang humanis,serta terwujudnya hubungan antara agama dan negara-bangsa (nationstate) semakin kuat dan saling membutuhkan tidak lagi mempertentangkan posisi agama dalam negara dan posisi negara dalam agama.

Zaitun yang didampingi oleh Koordinator Media, Edy Kuscahyanto dan Wakil Sekretaris Panitia Zubaidi menjelaskan dalam kesempatan KUII ke-7 juga akan menyoroti pentingnya terwujudnya sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perekonomian berkeadilan dan berperadaban yang dilandasi nilai Ketuhanan YME, implementasinya tetap mempertahankan persatuan dan azas kerakyatan yang berujung tercapainya keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui konsep ini, berbagai kesenjangan pendapatan dan ekonomi dapat diatasi. Konsep ekonomi yang berkeTuhanan, ekonomi berkeadilan dan beradab untuk menghilangkan berbagai kesenjangan antara kaya-miskin, pusat-daerah, antardaerah, dan kesenjangan produk nasional dengan produk luar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *