Kronologi Konflik Antara Sri Mulyani Dengan Anies 2020

  • Whatsapp
Tambahkan judul Kronologi Konflik Antara Sri Mulyani Dengan Anies 2020

Garisatu.com – Terjadi konflik antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Lalu diikuti masalah soal bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di DKI Jakarta.

Inilah kronologi konflik tersebut:

Bacaan Lainnya

2 April 2020

Tengah rapat virtual bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Anies meminta Menkeu untuk segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemprov DKI Jakarta karena dana tersebut diperlukan untuk penanggulangan COVID-19.

“Kami butuh kepastian dana bagi hasil, ketika ratas kami sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu dieksekusi,” ujar Anies, Kamis (2/4).

Anies merinci, Kemenkeu memiliki piutang kepada Pemprov DKI sebesar Rp 6,4 triliun pada tagihan tahun 2019. Namun jumlah berubah menjadi Rp 5,1 triliun setelah beberapa penyesuaian. Lalu dana bagi hasil tahun 2020 di kuartal kedua sebesar Rp 2,4 triliun.

17 April 2020

Ternyata DBH belum bisa dicairkan karena laporan keuangan pemerintah masih diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“DBH 2019 ini biasanya diaudit dulu oleh BPK, kemudian dibayarkan, biasanya April disampaikan ke DPR Juli. Jadi dibayarkan pada Agustus atau September,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Jumat (17/4).

“Pak Anies minta dibayarkan duluan. Biasanya nunggu audit BPK, jadi karena sekarang urgent dibayar duluan,”  ungkap Sri Mulyani.

[irp posts=”4943″ name=”Sri Mulyani: Anies Lempar Tanggung Jawab Bansos 1,1 Juta KPM”]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *