Komnas HAM Simpulkan Peristiwa Paniai 7- 8 Desember 2014 sebagai Pelanggaran HAM Berat

  • Whatsapp
Komnas HAM Simpulkan Peristiwa Paniai 7 8 Desember 2014 sebagai Pelanggaran HAM Berat

garisatu.com – Pada 3 Februari 2020 Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM telah memutuskan peristiwa Paniai 7 – 8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (14/2/2020) menyatakan “Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7 – 8 desember 2014, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggran berat HAM”.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana diketahui, dalam peristiwa Paniai yang terjadi pada saat itu terdapat tindak kekerasan terhadap penduduk sipil. Akibatnya 4 (empat) orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk sedangkan 21 (dua puluh satu) orang lain mengalami luka penganiayaan.

Meletusnya peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas
penanganan daerah rawan tersebut.

Menurut Taufan, keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Ad hoc
penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai. Tim yang dibentuk ini bekerja berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah bekerja selama 5 tahun. Yakni sejak tahun 2015 Tim telah bekerja hingga tahun 2020.

M. Choirul Anam yang ditunjuk sebagai Ketua Tim ad hoc, mengungkap bahwa dalam peristiwa tersebut telah memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan,  dengan elemen of crimes  adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan.

“Perbuatan dimaksud dilakukan secara sistematis atau meluas. Dengan maksud ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi”, sebut Anam.

Untuk mencapai kesimpulan seperti itu, Tim telah melakukan kerja penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan para saksi sebanyak 26 orang. Serta meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali Kabupaten Paniai.

Tidak luput dari penyelidikan, Tim juga melakukan pemeriksaan berbagai dokumen, diskusi ahli dan berbagai informasi yang menunjang.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut Komnas HAM menyimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Selain itu Tim Penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, namun
bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

Oleh karenanya, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri.

Disamping hal-hal di atas, TIM juga menemukan adanya indikasi obstruction of juctice dalam proses penanganan pasca peristiwa.  Tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang dimaksud dalam proses penanganan ini mengakibatkan kaburnya fakta peritiwa. Dampak lainnya tentu memperlambat proses penegakan hukum.

Munafrizal Manan anggota Tim Penyelidik lainnya menyatakan “obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagi fakta walau tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. Ini bertujuan agar
mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan,
bukan yang lain”.

Saat ini berkas penyelidikan telah dikirim Komnas HAM kepada Jaksa Agung/Penyidik, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2020.

Komisioner Komnas HAM yang juga anggota Tim berharap kasus ini segera dapat berproses ke Pengadilan HAM. Karena hal itu juga merupakan harapan besar  dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *