Komnas HAM Minta Kapolda Sumut Pulihkan Kondisi Korban Penyiksaan Oknum Anggota Polsek Percut Sei Tuan

  • Whatsapp
Komnas HAM Minta Kapolda Sumut Pulihkan Kondisi Korban Penyiksaan Oknum Anggota Polsek Percut Sei Tuan

Garisatu.com – Menindaklanjuti peristiwa tindakan penyiksaan terhadap seorang warga atas nama Sdr. Sarpan yang diduga dilakukan anggota Polsek Percut Sei Tuan saat korban ditahan di Polsek Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dalam rentang waktu tanggal 2-6 Juli 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) Bagian Pemantuan dan Penyelidikan memberikan perhatian pada kasus ini. Komnas HAM telah mengirimkan surat permintaan tindak lanjut kepada Kapolda Sumatera Utara.

Surat Komnas HAM

Komisioner Bidang Pemantauan Dan Penyelidikan M. Choirul Anam mengatakan bahwa melalui surat yang dilayangkan itu pihaknya menekankan pada 2 (dua) hal, yakni pertama, meminta hasil pemeriksaan dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Polsek Percut Sei Tuan terhadap korban atas nama. Sdr. Sarpan.

Bacaan Lainnya

Kedua, meminta Kapolda Sumatera Utara agar segera mengupayakan pemulihan dan ganti rugi pembiayaan perawatan korban atas nama Sdr. Sarpan.

Anam menambahkan bahwa pentingnya Komnas HAM memberikan perhatian pada peristiwa tindakan penyiksaan tersebut, ialah aga segera ada tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan penyiksaan tersebut, termasuk didalamnya adalah skema tindak pidana.

Kemudian perlu dilakukan dan dipunuhi ha katas pemulihan terhadap korban sesegera mungkin agar efek dari penyiksaan tersebut dapat dihentikan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam hal ini peristiwa penyiksaan serupa, diharapkan dilakukan tindakan yang patut demi memastikan ketidakberulangan di masa mendatang.

“Bahwa tindakan penyiksaan dalam konteks Hak Asasi Manusia adalah pelanggran HAM dan dianggap sebagai musuh umat manusia. Perhatian terhadap kasus ini oleh Komnas HAM tidak saja penting bagi kepentingan nasional Indonesia namun juga untuk kepentingan Indonesia dalam kancah internasional,” ujar Choirul Anam menegaskan.

Selanjutnya PIC (Person In Charge) penyelidikan kasus ini Wahyu Pratama Tamba mengungkapkan bahwa sesuai mandat Pemantauan dan Penyelidikan sebagaimana mandat dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sejak awal muncul peristiwa ini kami sudah berkomunikasi dengan pihak jaringan koalisi masyarakat sipil di Sumatera Utara dan mengumpulkan semua informasi terkait sehingga peristiwa ini lekat sebagai peristiwa penyiksaan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *