Komnas HAM Terima Pengaduan Tentang Deportasi Buruh Migran Dari Malaysia 2020

  • Whatsapp
Komnas HAM Terima Pengaduan Tentang Deportasi Buruh Migran Dari Malaysia 2020

Garisatu.com – M.Choirul Anam, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM menerima pengaduan dan audiensi dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat di dampingi oleh Kepala Bagian Pemantauan Endang Sri Melani beserta staf pemantauan dan pengaduan, Selasa (14/7) siang.

Pengaduan ini terkait kondisi berbagai pelanggran HAM yang dialami oleh buruh migran undocumented di Sabah-Malaysia yang dideportasi ke Indonesia, melalui Nunukan dan Makassar.

Bacaan Lainnya

Beberapa poin penting disampaikan oleh koalisi ini kepada Subkomisi Pemantuan dan Penyelidikan Komnas HAM RI.

Pertama, telah terjadi deportasi 3 (tiga) gelombang dari Sabah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan kurang lebih 900 orang deportan.

Kedua, selama tahanan sementara di Sabah mereka diperlakukan tidak manusiawi (termasuk didalamnya mendapatkan cambukan).

Serta ketiga, selama proses di Indonesia (khususnya di tempat penampungan yang berada di Makassar) kondisi mereka juga memprihatikan, termasuk kebutuhan akan obat dan pelayanan medis akibat perlakuan tidak manusiawi di Sabah.

Penting bagi Komnas HAM mengambil langkah cepat agar perlindungan bagi buruh migran korban deportasi ini terpenuhi dan segera ada penanganan yang serius dan maksimal.

“Kami akan segera memproses aduan dan audiensi ini dengan cepat, khususnya terkait kebutuhan obat dan pelayanan medis. Oleh karenanya penting bagi Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti dengan Kepala BP2MI, gubernur Sulawesi Selatan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Gugus Tugas COVID-19,” ujar Anam.

Choirul Anam menambahkan jika peristiwa deportasi buruh migran undocumented pernah terjadi dalam jumlah besar pada tahun 2002 yang jumlahnya 42000 orang lebih dan ini berulang terus di beberapa tahun setelahnya yang juga terjadi saat ini dan diadukan oleh koalisi.

Oleh karenanya, tindakan komnas HAM juga akan di orientasikan untuk memutus mata rantai keberulangan deportasi ini .

Bagi Komnas HAM perlindungan buruh migran khususnya yang undocumented di perkebunan sawit Malasyia harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya Presiden dengan menjadikan perlindungan buruh migran sebagai bagian penting dalam diplomasi Presiden.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *