Kepala BPH Migas: Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan Perlu Sinergitas dan Dukungan

  • Whatsapp
Kepala BPH Migas: Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan Perlu Sinergitas dan Dukungan

Garisatu.com – Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700 tahun 2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), pipa Gas Bumi Trans Kalimantan masuk ke dalam Matriks Rencana Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional Pulau Kalimantan kategori Open Access wilayah Kaltim, Kalsel, dan Kalbar.

Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan tersebut memiliki panjang ±2.219 km, yang imembentang dari wilayah Kaltim-Kalsel-Kalteng-dan Kalbar.

WhatsApp Image 2020 07 30 at 20.19.13
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (± 2.219 km)

Menurut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa Secara paralel, saat ini Badan Pengatur tengah mendorong PT Bakrie & Brother sebagai pemenang lelang tahun 2006 yaitu ruas transmisi Kalimantan – Jawa (Kalija) untuk merealisasikan pembangunan ruas transmisi Gas Bumi Balikpapan – Banjarmasin (Kaltim – Kalsel) sebagai bagian dari ruas Kalija dengan panjang ±522 km.

Bacaan Lainnya

“Sesuai Tupoksi BPH Migas yang akan melakukan lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) diperlukan kesiapan dari sisi demand gas bumi”, terang Fanshurullah Asa.

Fanshurullah Asa mengatakan, hal tersebut sejalan dengan proses pembangunan Pelabuhan Kijing di Mempawah, selain PT PLN yang akan menambah pembangkit peaker di Jungkat dengan kapasitas 100 MW dan industri kelapa sawit existing, telah ada beberapa industri besar yang akan mengembangkan usahanya di Mempawah.

Seperti PT. Inalum, PT. Wilmar, Smelter PT. Antam dan Pupuk Indonesia, yang akan menambah potensi demand gas bumi. Dari sisi suplai telah ada potensi gas dari LNG Tangguh, Bontang, Natuna dan blok Bengkanai .

Dengan mempertimbangkan belum tersedia jaringan pipa gas bumi dan demand belum terlalu besar (+/- 30 BBTUD), untuk jangka pendek dan secara bertahap direncanakan membangun FSRU skala kecil atau Receiving Terminal LNG berbasis ISO Tank di sekitar pelabuhan kijing yg akan menjadi KEK di Kab Mempawah atau di kawasan PLTG 100 MW PLN di Jungkat Kab Mempawah Kalbar sebagai fasilitas pendukung penyediaan dan pendistribusian LNG.

Sebagai informasi PLTG 100 MW tersebut belum difungsikan sejak diresmikan Jokowi sejak 2017, karena belum siapnya fasilitas gasifikasi dan untuk memenuhi suplai listrik, PT PLN (Persero) membeli listrik dari Serawak Malaysia sebesar 170 Mega Watt dengan harga sebesar Rp. 1.050/kwh.

“Dengan terciptanya potensi demand Gas Bumi di Kalbar khususnya di Mempawah ini diharapkan Badan Usaha dapat menjadi dasar pertimbangan untuk berperan serta dalam pembangunan pipa trans Kalimantan dengan sistem investasi Badan Usaha” beber Ketua BPH Migas.

Demi kepentingan nasional dan untuk membangun harga diri bangsa Indonesia, selagi harga gas memang kompetitif, diharapkan pengunaan gas diutamakan untuk dalam negeri terutama untuk Pembangkit Listrik, Pelabuhan, Industri, dll, sehingga menciptakan demand yang signifikan untuk penggunaan gas yang akan dialirkan melalui Pipa Trans Kalimantan.

Pembangunan pipa gas Tans Kalimantan selain mendukung kebutuhan clean energy juga sekaligus mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu indikatornya adalah terwujudnya keadilan energi dan keadilan wilayah terutama Kalimantan yang telah memberikan konstribusi besar pada sektor energi untuk NKRI.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi VII DPR – RI yang di wakili Maman Abdurrahman sekaligus sebagai putra daerah Kalbar sangat mendukung pipa gas bumi Trans Kalimantan ataupun penggunaan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) untuk memenuhi demand di provinsi Kalimantan Barat sehingga pertumbukan ekonomi dapat berakselerasi sesuai target yang diharapkan.

“Saya meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memasukkan ke dalam rencana strategis Kementerian ESDM dan segera memasukan pipa gas bumi Trans Kalimantan ke dalam revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) agar sejalan dengan RPJM Nasional”, tekan Maman.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *