ISMEI Apresiasi Arahan Jokowi Terkait Kinerja Kementerian yang Lamban Di Tengah Pandemi COVID-19

  • Whatsapp
ISMEI Apresiasi Arahan Jokowi Terkait Kinerja Kementerian yang Lamban Di Tengah Pandemi COVID-19

Garisatu.com – Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi dana penanganan penyebaran virus Corona dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melonjak hingga Rp 905,1 triliun. Jumlahnya naik dari sebelumnya sebesar Rp 677 triliun.

Diketahui, dana penanganan penyebaran virus corona sudah naik sebanyak tiga kali. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan sebesar Rp 405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp 677 triliun, dan awal pekan ini dinaikkan lagi menjadi Rp 695,2 triliun.

Bacaan Lainnya

Dana Rp 695,2 triliun itu akan diberikan untuk seluruh sektor yang terdampak penyebaran virus Corona.

Jika dirinci, pemerintah akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 trililun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga serta pemerintah daerah Rp 106,11 triliun.

Namun alokasi anggaran tersebut serapannya belum maksimal, seperti angaran untuk kesehatan yang baru 1,54% dari total Rp 87,55 triliun.

Selain itu alokasi perlindungan sosial penyerapannya baru mencapai 28,83 persen dan insentif usaha masih 6,8 persen hingga saat ini.

Termasuk penyerapan yang masih rendah, yakni terkait kartu prakerja dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang harus diakselerasi.

ISMEI Apresiasi Arahan Jokowi Terkait Kinerja Kementerian yang Lamban Di Tengah Pandemi COVID 19

Menurut Wahyu selaku Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari mendorong supply and demand kepada masyarakat, dengan bantuan stimulus, meningkatkan sektor konsumsi rumah tangga.

Maka dari itu pemerintah harus sesegera mungkin untuk mencairkan anggaran yang direlokasikan untuk masyarakat, jika pendapatan masyarakat meningkat otamatis konsumsinya juga meningkat, ini teori dasar dalam ilmu ekonomi.

Kondisi krisis akibat pandemi ini memang membutuhkan kerja keras dan profesional di bidangnya untuk membantu kabinet kerja Presiden.

Kita diperhadapkan dengan 3 krisis secara bersamaan, pertama krisis kesehatan, lalu krisis ekonomi, dan yang ketiga krisis politik.

Maka dari itu memang dibutuhkan sinergitas antara kementerian dan lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah.

“Kita apresiasi arahan Pak Jokowi itu dan mendorong Kementerian/Lembaga agar benar benar bekerja extra sesuai harapan presiden. Memang kinerja kementerian sangat lamban karena indikatornya adalah serapan konsumsi dari dana PEN itu tidak tercapai. Dalam pemulihan ekonomi, kami berpendapat, tidak adanya planning yang baik dari tiap Kementerian/Lembaga dalam penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga dana untuk PEN tersebut tidak terserap sesuai harapan. Dan diharapkan juga penegak hukum tidak terlalu mempermasalahkan Kementerian/Lembaga Jika hanya persoalan administrasi agar Kementerian/Lembaga bisa berpacu untuk penanganan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini”, terang Wahyu.

Jika memang perlu adanya reshuffle, hendaknya Kabinet diisi dengan orang-orang yang mengerti akan Tupoksinya, teristimewa di bidang ekonomi.

Banyak alumni dari kalangan mahasiswa ekonomi baik dalam maupun luar negeri yang punya track record baik dalam segi perjuangan semasa aktivis maupun dalam jalur akademik, profesional dan politik yang terakumulasi jadi satu.

Kondisi extra ordinary seperti saat ini memang membutuhkan menteri/pimpinan lembaga yang bisa mencakup aspek-aspek itu, karena pengalaman serta gerakan cepat dan tepat diperlukan untuk mengatasi kondisi seperti saat ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *