Darurat Corona, Komisi Fatwa MUI Bahas 2 Fatwa Baru

  • Whatsapp
Darurat Corona Komisi Fatwa MUI Bahas 2 Fatwa Baru

Garisatu.com – Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa pihaknya sedang membahas dua fatwa yang diajukan oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin sebagai dampak kian merebaknya virus Corona di Indonesia.

Seperti diketahui, Wapres meminta MUI dan ormas Islam di Indonesia membahas dua fatwa terkait Corona, Senin (23/03). Fatwa yang dimaksud adalah tentang penanganan jenazah penderita Covid-19 bila terjadi kekurangan petugas atau kondisi yang tidak memungkinkan, seperti tidak memungkinkan memandikan jenazah.

“Untuk mengantisipasi ke depan, saya juga meminta MUI dan ormas Islam mengeluarkan fatwa kalau terjadi kesulitan mengurusi jenazah penderita Corona. Ini karena kurang misalnya petugas medisnya atau karena situasi yang tidak memungkinkan,” sebut Wapres.

Bacaan Lainnya

Wapres juga menambahkan pihaknya juga meminta supaya MUI dan Ormas Islam membuat fatwa sehingga tidak kesulitan kalau kondisi seperti disebutkannya itu terjadi.

Sedangkan untuk fatwa berikutnya, Wapres Kiai Ma’ruf menyinggung soal kebolehan sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum sehingga bisa menenangkan petugas medis. Menurutnya, selama bertugas menangani Corona ini, para petugas medis tidak diperkenankan membuka pakaiannya sampai delapan jam, sehingga tidak kemungkinan bertayamum atau wudhu.

“Kemungkinan dia tidak bisa melakukan, kalau mau sholat tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, saya mohon ada fatwanya misalnya tentang kebolehan orang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, ini menjadi penting sehingga petugas bisa tenang,” urai Kiai Ma’ruf.

Kedua fatwa ini sangat penting, mengingat kejadian-kejadian seperti yang diungkap Wapres telah dialami oleh para petugas medis di lapangan.

Terkait wabah Corona ini, Komisi Fatwa MUI Pusat sendiri sebelumnya sudah mengeluarkan Fatwa No 14 Tahun 2020. Fatwa itu berisi tentang penyeleggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19.

Pada poin ke tujuh, disebutkan bahwa pengurusan jenazah terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

Namun fatwa tersebut, belum mengatur bilamana terjadi kekurangan petugas untuk mengurus jenazah atau situsi menjadi tidak memungkinkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *