Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan

  • Whatsapp
Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan
Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan

Garisatu.com – Banyak pihak menentang diberlakukannya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, namun di sisi lain keuntungan Omnibus Law juga diperhitungkan.

Perhatian publik kini tengah tertuju pada Omnibus Law, yakni Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah diajukan pemerintah ke DPR RI pekan lalu.

Bacaan Lainnya

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Beragam pendapat dan masukan juga diberikan oleh publik, ada yang menolak, mengkritisi, atau menerima adanya pembahasan RUU untuk menjadi UU, untuk menyatukan puluhan undang-undang yang telah ada sebelumnya agar tidak lagi tumpang-tindih.

Daftar Keuntungan Omnibus Law

Omnibus law merupakan metode perundang-undangan yang menggabungkan, melalui penyelarasan, revisi, bahkan penghapusan pasal-pasal, berbagai aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Wajar saja jika ada yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja ini sebagai peraturan sapu jagat atas berbagai hal dalam satu aturan hukum.

Sementara itu menyikap UU Cipta Kerja ini, terpecah dua kubu. Bahkan kelompok buruh sejak kemarin 6 hingga 8 Oktober 2020 mulai turun ke jalan melakukan demo penolakan UU Cipta Kerja.

Di sisi lain, tidak sedikit pakar yang mendukung pengesahan UU Cipta Kerja. Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro Prof Dr FX Sugiyanto menilai UU Cipta Kerja yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, masih bisa diperbaiki dan tetap perlu disahkan oleh pemerintah.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

“Ditolak itu bukan berarti tidak harus diundangkan, tapi memperbaiki kelemahan-kelemahan. Dalam praktik implementasi hal itu pasti akan terjadi ketidaksetujuan maka itu menjadi kritik bagi pemerintah untuk memperbaiki itu, tapi tanpa itu nanti kita tidak akan pernah maju,” katanya pada Kamis 7 Oktober 2020.

Ia menilai UU Cipta Kerja memiliki semangat yang baik untuk mengatasi hambatan-hambatan regulasi dan dalam praktik implementasi perundang-undangan sering kali terjadi ketidaksesuaian antarundang-undang.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Agar berimbang, berikut ini daftar keuntungan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang berhasil dihimpon HOPS dari berbagai sumber.

Berdampak positif pada pelaku UMKM

Pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran Anang Muftiadi menyakini keuntungan Omnibus Law bisa memberikan dampak positif kepada perkembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

“Undang-undang ini akan menyentuh ke UMKM untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak,” katanya dalam pernyataan yang dikutip pada Kamis 7 Oktober 2020.

Anang memastikan fokus utama dari adanya regulasi tersebut adalah mendukung adanya kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi yang belum optimal.

Kemudahan bisnis menurutnya tidak hanya bertujuan untuk mengundang pemodal asing, tetapi juga mendukung adanya UMKM serta lapangan kerja melalui keahlian yang beragam.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

“Tidak selalu investasi itu dari asing. Ketika kelas menengah dan kecil memulai usaha, ini juga bisa disebut investasi dalam negeri yang juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,” kata Anang.

Anang juga menambahkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pengupahan paling kompleks di dunia, jika merujuk pada banyaknya versi upah minimum.

Untuk itu, penerapan peraturan yang lebih sedikit mengenai pengupahan, dapat mendorong pengusaha kecil dan menengah untuk terus bermunculan.

Dapat benahi sistem perpajakan

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) bisa memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi serta pembenahan atas sistem perpajakan di Indonesia.

Suahasil menjelaskan terdapat enam pilar soal perpajakan di dalam daftar Omnibus Law, antara lain pendanaan investasi, sistem teritorial, wajib pajak pribadi, kepatuhan wajib pajak, ekuitas bisnis, dan fasilitas perpajakan.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

“Saat ini kami sedang berdiskusi juga dengan DPR, di mana daftar Omnibus Law memiliki beberapa sektor prioritas yaitu perpajakan, pembukaan lapangan kerja, dan sektor keuangan,” katanya.

Ia mengharapkan proses pembahasan daftar UU Cipta Kerja dapat segera usai karena regulasi ini dapat memberikan kepastian terhadap iklim bisnis dan kemudahan berinvestasi terhadap pelaku usaha.

Meningkatkan investasi dalam negeri

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mengungkapkan keuntungan Omnibus Law untuk meningkatkan kinerja investasi dalam negeri.

Menurut dia, regulasi yang dapat memperbaiki birokrasi dalam kemudahan berusaha ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi, terutama usai berakhirnya pandemi COVID-19.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

“Omnibus Law ini adalah bukti komitmen Presiden Jokowi. Selain mempermudah dan membuat iklim investasi Indonesia ramah ke investor, ini juga mempercepat reformasi struktural,” katanya.

Salah satu harapan dari pemberlakuan daftar UU Cipta Kerja adalah kemudahan dalam investasi di Indonesia yang dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Memperbaiki iklim bisnis di Indonesia

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Pengamat ekonomi Arianto Patunru mengatakan daftar polemik UU Cipta Kerja sebenarnya dapat dihindari apabila melihatnya dari perspektif atau kaca mata pencari kerja.

Arianto mengatakan apabila aturan ketenagakerjaan hanya dilihat dari sisi pekerja saja, maka yang dipikirkan hanyalah bagaimana memaksimalkan kepastian kerja (job security) bagi para pekerja.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Besarnya pesangon adalah salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan oleh banyak pengusaha. Ini membuat iklim investasi kurang ramah bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya.

Dari hasil studi yang pernah dilaksanakan di kawasan industri Jakarta Timur terungkap bahwa mayoritas pengusaha bukan lagi mempersoalkan masalah upah dalam aktivitas bisnisnya tetapi bagaimana merekrut dan memberhentikan karyawan.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Arianto melihat juga ada persoalan pada aspek kompensasi pada para pekerja. Karena itu, dia mengusulkan agar dalam daftar UU Cipta Kerja, jumlah pesangon dikurangi, tetapi perlu ditetapkan unemployment benefit atau tunjangan pemutusan hubungan kerja yang layak.

Menurut Arianto, ide dasar dari daftar UU Cipta Kerja adalah menyederhanakan peraturan sehingga memudahkan urusan bisnis.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

“Dampak dari penyederhanaan aturan itu salah satunya adalah investasi semakin bertambah dan iklim berbisnis jadi lebih baik dari sebelumnya,” tegas Arianto.

Antisipasi bonus demografi

Lembaga Demografi Universitas Indonesia menilai bahwa daftar RUU Cipta Kerja dapat mengantisipasi bonus demografi Indonesia pada tahun 2020-2030 sehingga tidak menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

“Kita akan mempunyai penduduk produktif yang banyak. Ini harus terserap lapangan pekerjaannya. Kalau tidak ini akan menjadi bencana demografi dan mengancam ekonomi. Kita harapkan omnibus law bisa antisipasi itu semua,” ujar Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S. Wongkaren.

Menurut dia, jika aturan ketenagakerjaan tidak dilakukan perbaikan, maka Indonesia tidak akan mampu menyiapkan lapangan pekerjaan yang mencukupi untuk penduduk produktif.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

Ia memaparkan, angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 138 juta pekerja, sekitar 132 juta pekerja, dan menganggur sebanyak 6 juta. Dan setiap tahunnya, sekitar 2,7 juta orang yang masuk angkatan kerja.

“Jadi bayangkan begitu banyak orang Indonesia yang memerlukan pekerjaan. Angka-angka itu, sebelum kita mengalami masa COVID-19 yang telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan,” ucapnya.

Ia mengatakan, saat ini daftar UU Ketenagakerjaan di Indonesia mengacu pada UU Nomor 13 tahun 2003. Namun, Undang-undang itu dinilai sudah tidak relevan pada saat ini.

Daftar Keuntungan Omnibus Law, Ditentang Habis-habisan,

“Apa yang perlu dilakukan? Kita perlu membuat manajemen ketenagakerjaan Indonesia. RUU Cipta kerja diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru agar dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik,” ujar Turro.

Ia mengemukakan bonus demografi pada dasarnya adalah suplai tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Kalau bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan benar dan tidak diimbangi dengan sisi demand maka yang terjadi mungkin bisa terjadi disaster ekonomi,” katanya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *