Cegah Sebaran COVID-19, Komnas HAM Anjurkan Presiden Lakukan Karantina Wilayah Red Zone

  • Whatsapp
Cegah Sebaran COVID 19 Komnas HAM Anjurkan Presiden Lakukan Karantina Wilayah Red Zone

Garisatu.com – Kian meluasnya wilayah penyebaran dan dampak COVID-19 sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan. Sampai dengan saat ini (27/3) sudah ada 27 Propinsi di Indonesia yang merawat pasien COVID-19. Dimana terjadi lonjakan sangat tajam sejak diumumkan pertama kali tanggal 2 maret yang hanya mencatat 2 orang terkonfirmasi positif di DKI Jakarta.

Dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya kesehatan publik yang terganggu, juga termasuk tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan serta juga perekonomian, pendidikan, ketenagakerjaan dan juga struktur sosial masyarakat.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu menurut Amiruddin Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM untuk mencegah penyebaran COVID-19, diperlukan langkah-langkah yang nyata, terukur, dan berdampak langsung dari negara. Langkah tersebut tidak melanggar prinsip dan standar hak asasi manusia.

Amiruddin melalui rilis tertulis (27/3) memaparkan bahwa Komnas HAM, berdasarkan mandat dan kewenangan yang ada serta beberapa instrumen hak asasi manusia memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah, diantaranya:

Pertama, Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui undang-undang No 11 tahun 2005. Ratifikasi kovenan ini mempertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal Hak – Hak EKOSOB termasuk di dalamnya hak atas kesehatan.

Pada pasal 12 Konvensi Hak EKOSOB menjelaskan bahwa negara-negara Peserta Perjanjian ini (Kovenan Hak EKOSOB) mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.

Untuk memenuhi itu maka langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini meliputi upaya pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya.

Kedua, di dalam prinsip- prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengenal pembatasan hak asasi manusia terkait dengan kesehatan masyarakat.

Kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu agar negara mengambil langkah-langkah terkait adanya ancaman serius bagi kesehatan penduduk ataupun individu anggota masyarakat. Langkah-langkah ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka.

Ketiga, UU No. 6/2008 Tentang Kekarantinaan Kesehatan telah mengatur tentang langkah – langkah pencegahan penyebaran penyakit, seperti melakukan karantina wilayah, yakni pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Kemudian dapat pula dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Maksudnya adalah melakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi, seperti kebijakan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Yang mana langkah-langkah tersebut sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Amiruddin
Amiruddin, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM (https://www.komnasham.go.id/)

Merujuk pada ketentuan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional Amiruddin mengatakan bahwa Komnas HAM perlu menyarankan kepada Presiden dan jajarannya termasuk pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata berupa :

  1. Karantina wilayah terbatas untuk daerah – daerah yang sudah dikategorikan daerah merah (red zone) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan memaksimalkan layanan kesehatan kepada warga negara yang sudah terkonfirmasi positif, pasien dalam pengawasan ataupun orang dalam pengawasan;

  2. Memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), nutrisi dan tempat tinggal sementara (apabila diperlukan) bagi petugas medis agar perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan dapat berjalan baik;
  3. Memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak buruh lainnya;
  4. Memastikan kualitas pendidikan dan jangkauan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik bisa belajar dari rumah;
  5. Distribusi bahan makanan pokok yang memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. 6. Memastikan dilindungi dan dipenuhinya hak-hak dasar warga lansia, perempuan hamil, anak-anak dan disabilitas dalam kondisi khusus ini;
  6. Memastikan Selama dalam Karantina Wilayah tertentu, kebutuhan dasar warga dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No.06 Tahun 2018;
  7. Meminimalisir potensi konflik sosial yang timbul akibat karantina wilayah serta mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi sosial kepada para pasien, keluarga pasien dan juga tenaga kesehatan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *