BPK Audit BUMN yang Ikut Transaksi Di Jiwasraya 2020

  • Whatsapp
BPK Audit BUMN yang Ikut Transaksi Di Jiwasraya 2020

Garisatu.com – PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diduga menjadi ranah korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memperluas audit investigasi untuk melihat dampak keseluruhan terhadap ekonomi nasional.

Bacaan Lainnya

Audit ini juga akan diperluas ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain yang ikut bertransaksi dengan Jiwasraya.

“Di dalam nya itu ada BUMN juga, yang terkait Jiwasraya. Yang bertransaksi dengan Jiwasraya dan BUMN-BUMN yang terkait Jiwasraya, investasi atau membantu maintain keuangan Jiwasraya,” papar Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Tambahnya, Joko mengatakan perluasan audit investigasi tersebut meliputi BUMN, otoritas pasar modal (OJK), otoritas BEI (Bursa Efek Indonesia) serta BUMN terkait.

“Jadi kita ingin melihat kondisi besar dan apa pengaruhnya ke perekonomian keseluruhan, dalam hal ini pasar modal. Di akhir ada rekomendasi dan kesimpulan perbaikan sistem pasar modal oleh RI atau RI sebagai negara, sehingga mengembalikan kepercayaan investor intenasional dan dalam negeri,” terang Joko.

Dia menjelaskan poin-poin dalam audit investigasi akan memberikan rekomendasi sistemik terhadap kasus Jiwasraya, sehingga arahnya adalah perbaikan pengawasan OJK, perbaikan sistem di bursa efek, dan lainnya.

Dilaporkan bahwa Kejagung telah menetapkan enam tersangka kasus mega skandal Jiwasraya.

Enam tersangka tersebut, yaitu Dirut Hanson International Benny Tjokrosaputro (Bentjok), Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk/TRAM Heru Hidayat, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Selanjutnya tersangka bertambah, 13 perusahaan manajer investasi dan 1 petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga juga termasuk dalam kasus tersebut per Jumat lalu (26/6).

BPK merilis perhitungan kerugian negara (PKN) per 20 Maret 2020 akibat kasus mega skandal Asuransi Jiwasraya.

Jumlah PKN yang dihitung BPK mencapai Rp 16,81 triliun.

Jumlah itu terdiri dari investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp 12,16 triliun. Jumlah tersebut tidak berbeda besar dibandingkan proyeksi awal Kejaksaan Agung (Kejagung), sebesar Rp 17 triliun.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *