Anggota Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas Gelar Kunker Ke Kalbar

  • Whatsapp
Anggota Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas Gelar Kunker Ke Kalbar

Garisatu.com – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sektor Migas, Anggota Komisi VII DPR-RI Maman Abdurrahman dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (30/7).

Salah satu agenda kunker di Kalbar ini ialah bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji di Kantor Gubernur.

Ada dua isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pertama pengawasan Jenis BBM tertentu (solar subsidi) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium Penugasan), kedua sinergitas dan dukungan dalam pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data dari BPH Migas kuota dan realisasi Jenis BBM tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2020 untuk propinsi Kalimantan Barat, yakni untuk JBT (minyak solar) jumlah kuota sebesar 328.227 kiloliter dengan realisasi hingga Juli 2020 sebesar 158.526 kiloliter atau setara 48.30% dari jumlah kuota.

Kemudian untuk JBKP (premium) dari 273.854 kiloliter kuota, sampai dengan Juli 2020 telah terealisasi sebesar 150.242 kiloliter (54,86%).

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman meminta agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh BPH Migas tersebut tepat sasaran, dapat mencukupi hingga akhir tahun 2020 serta tidak terjadi over kuota seperti pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas dari kuota sebesar 311.094 KL realisasinya mencapai 328.667,34 KL atau sebesar 105,13 %.

Anggota Komisi VII DPR RI dan Kepala BPH Migas Gelar Kunker Ke Kalbar 1

“Pemerintah Daerah hendaknya benar-benar ikut aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran dan program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan kerjasama dengan PT. Telkom dapat digunakan secara efektif untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi”, himbau Maman saat konfrensi pers.

Sementara itu Kepala BPH Migas menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendorong Pembangunan Jaringan Pipa Trans Kalimantan sesuai hasil FGD yang dilaksanakan BPH Migas pada Tahun 2019.

Selain itu BPH Migas memastikan kembali kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya mendorong terlaksananya Pembangunan Pipa Trans Kalimantan.

“Perlu dukungan nyata dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membangun Pipa Trans Kalimantan” ujar M. Fanshurullah Asa.

Fanshurullah Asa menambahkan, bahwa pipa Gas Bumi Trans Kalimantan sepanjang ±2.219 km yang melewati wilayah Kaltim-Kalsel-Kalteng-dan Kalbar masuk kedalam Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) nomor 37 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024, dengan pelaksana antara lain Kementerian ESDM dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *