7 Ormas Keagamaan Sepakat Meminta DPR Membatalkan Pembahasan RUU HIP

  • Whatsapp
7 Ormas Keagamaan Sepakat Meminta DPR Membatalkan Pembahasan RUU HIP

Garisatu.com – Menyikapi ‘syahwat politik’ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang getol ingin melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), 7 (tujuh) Ormas Keagamaan di Indonesia merilis pernyataan bersama.

7 Ormas Keagamaan

Ketujuh Ormas Keagamaan dimakasud, yakni Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti yang didaulat membacakan pernyataan bersama saat konferensi pers yang digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (3/7) antara lain menjelaskan, pertama Pancasila adalah Dasar Negara dan Sumber segala Sumber Hukum negara Republik Indonesia.

7 Ormas Keagamaan Sepakat Meminta DPR Membatalkan Pembahasan RUU HIP. 1

Secara konstitusional kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila.

Kedua, bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Rumusan-rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontra produktif.

Yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara.

“Bahwa Pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP oleh karena itu DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan,” lanjut Abdul Mu’ti.

Sedangkan buti terakhir dari pernyataan sikap organisasi yang mewakili umat beragama di tanah air itu ialah menghimbau semua pihak untuk bergandeng tangan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 berbagai dampak yang ditimbulkan terutama sosial dan ekonomi. Karena itu semua pihak hendaknya saling memperkuat persatuan dan bekerjasama untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai”, pungkas Sekum Muhammadiyah itu.

Penyampaian pernyataan bersama ini dihadiri Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI Romo Agustinus Heri Wibowo, dan Sekretaris Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty.

Kemudian dihadiri juga oleh tokoh PHDI KS Arsana, tokoh Permabudhi Pandita Citra Surya, dan Ketua Umum Matakin, Xs Budi S Tanuwibowo.

Tampak hadir dalam penyampaian pernyataan bersama ormas keagamaan ini, antara lain Sekretari Jenderal PB Nahdlatul Ulama, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Jacky Manuputty.

Selain itu dihadiri pula oleh tokoh Parisada Hindu Dharma Indonesia KS Arsana, perwakilan dari Persatuan Umat Buddha Indonesia yaitu Pandita Citra Surya, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Xs Budi S Tanuwibowo.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *