7 Nilai Baru Diintrodusir YSNB Ke Dalam RUU Sisbuddiknas

  • Whatsapp
7 Nilai Baru Diintrodusir YSNB Ke Dalam RUU Sisbuddiknas

Garisatu.com – Apa saja 7 nilai baru diintrodusir YSNB ke dalam RUU Sisbuddiknas?

Menyadari pentingnya pendidikan dalam membentuk suatu budaya, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) tergerak untuk mengusulkan naskah akademik bagi Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Kebudayaan dan Pendidikan Nasional.

Pembina YSNB Pontjo Sutowo mengatakan hendaknya RUU Sistem Kebudayaan dan Pendidikan Nasional (Sisbuddiknas) yang saat ini tengah disusun ulang, tidak lepas dari akar budaya bangsa Indonesia.

Sebab pendidikan yang lepas dari akar budaya bangsa, dapat menghasilkan kebudayaan baru tidak mempunyai keterikatan lagi dengan semangat awal pendirian bangsa.

“Untuk menafaskan kembali pendidikan untuk memperoleh kebudayaan dan peradaban yang tangguh sesuai semangat awal pendirian bangsa, maka pendidikan harus memiliki kekuatan spiritual (agama, keindonesiaan, nilai-nilai Pancasila), ilmu pengetahuan yang tinggi, serta kerja kemanusiaan”, pesan Pontjo Sutowo.

Pontjo mengungkapkan bahwa Naskah Akademik RUU Sisbuddiknas versi YSNB itu memuat nilai-nilai baru dari sebelumnya, yakni nilai yang lebih berparadigma Pancasila.

Sementara itu, Ketua Penyusun Naskah Akademik Sistem Kebudayaan dan Pendidikan Nasional Yudhie Haryono menguraikan bahwa terdapat tujuh nilai baru yang diinternalisasikan kedalam Naskah Akademik tersebut.

Yudhie mengklaim jika ketujuh nilai baru ini lebih bertumpu pada paradigma Pancasila.

Adapun 7 nilai baru yang dimaksud Yudhie, ialah:

Menghadirkan Kembali Kebudayaan Sebagai Ontologi Pendidikan

Kebudayaan dan Pendidikan merupakan dua entitas yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Bahkan dapat dikatakan antara pendidikan dan kebudayaan saling berkaitan.

Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan inilah yang menjadi landasan utama dari Naskah Akademik Sisbuddiknas yang disusun oleh YSNB.

Meringkas Kurikulum Inti jadi Trimatra Pendidikan yaitu Kebangsaan, Etika, dan Logika

Dalam UU Sisbuddiknas nanti kerangka dasar kurikulum adalah Trimatra Pendidikan yang berisi: Kebangsaan-Etika-Logika.

Sekalipun kerangka dasar kurikulum adalah Trimatra Pendidikan, namun untuk desain struktur kurikulum inti di Indonesia harus ada empat, yaitu Agama-Kebangsaan-Etika-Logika.

Berbeda dengan negara lain yang tidak menempatkan Agama di dalam kurikulumnya, Indonesia wajib menempatkan Agama di dalam kurikulumnya karena selain berhubungan dengan etika, Agama juga berhubungan dengan kebangsaan atau nasionalisme.

Mensentralkan Kembali Pengurusan Pendidikan

Pendidikan dikendalikan oleh 3 (tiga) level pemerintahan, pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Pembagian kewenangan dan kewajiban antara ketiganya perlu diperjelas, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan kesenjangan, karena tidak ada yang merasa bertanggungjawab.

Termasuk double counting dalam anggaran pendidikan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sepantasnya dapat mengikuti pola Kementrian Agama yang memiliki kepanjangan tangan sampai daerah melalui Kantor Wilayahnya (Kanwil), sehingga dapat memonitor sebagaimana sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama.

Menghasilkan Warganegara Unggul

Definisi warganegara unggul yang merupakan gabungan antara kata warganegara dan kata unggul, berarti: “patriot sejati Indonesia yang takwa, ikhlas, berperikemanusiaan, adil, beradab, jujur, bertanggung jawab, mumpuni, ulet dan tangguh”.

Muaranya, mereka memiliki knowledge (know what), attitude (know why), dan skills (know how).

Dengan demikian seorang warganegara unggul tidak saja memiliki kecerdasan dan nalar yang baik (Logika), namun juga memiliki sikap sosial yang baik (Etika) dan nasionalisme yang tidak diragukan lagi (Kebangsaan), inilah keterkaitan Trimatra Pendidikan dengan warganegara unggul.

Menempatkan UU Sisbuddiknas Sebagai UU Payung

UU Sisbuddiknas dalam ruang lingkupnya diharapkan menyentuh semua hal dari pendidikan formal, informal, dan nonformal. Juga mencakup semua Pendidikan dari pendidikan PAUD, Dasar, Menengah, dan Tinggi. Dengan demikian nantinya hanya ada satu UU Tentang Kebudayaan dan Pendidikan Nasional dengan turunan yang lebih rinci berupa PP.

Pemberdayaan IPTEK Melalui Quarto Helix

Quarto Helix adalah hubungan antara Perguruan Tinggi, Industri, Pemerintah, dan Masyarakat.

Dalam konsep kelembagaan dalam paradigma ‘Quarto Helix’, pendidikan Indonesia terutama perguruan tinggi melalui ‘Tri Dharma’ yang dimilikinya, harus berperan dalam ikut mengejar ketertinggalan teknologi dan industri bangsa ini, baik melalui program penelitian dan pengembangan maupun program pengabdian masyarakat.

Demikian pula riset dan pengembangan teknologi (Risbangtek) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, harus dapat terhilirisasi dengan baik ke dunia usaha/industri maupun ke masyarakat, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam mendorong percepatan penguasaan teknologi bangsa Indonesia.

Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menggabungkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak regular dalam kelas yang sama dengan ratio tertentu.

Pendidikan ini bertujuan untuk emansipasi dan maksimalisasi; memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa menikmati kebudayaan dan pendidikan.

Secara filosofis, pendidikan inklusif hampir sama dengan falsafah bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meniadakan perbedaan dan menjadikan satu kesatuan dalam berbagai keberagaman.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *